" JANGAN TERKECOH QUICK COUNT: HASIL RESMI HANYA MILIK REKAPITULASI MANUAL KPU DAN HINDARI HOAKS! " 

" JANGAN TERKECOH QUICK COUNT: HASIL RESMI HANYA MILIK REKAPITULASI MANUAL KPU DAN HINDARI HOAKS! " 

TARGET OPERASI - Kotawaringin Barat : 

    Antusiasme masyarakat menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 patut diapresiasi. Namun, perlu diingat bahwa di tengah euforia pemilu, ancaman informasi keliru dan hoaks semakin mengintai. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap hasil hitung cepat (quick count) sebagai hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan bahwa hasil Pilkada yang sah hanya berasal dari penghitungan manual dan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU.

    Ketua KPU Kotawaringin Barat, Chaidir, menegaskan, "Quick count bukan penentu pemenang Pilkada. Hasil resmi hanya berasal dari penghitungan manual di TPS, yang kemudian direkapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan hingga kabupaten dengan pengawasan ketat dari KPU, Bawaslu, dan saksi-saksi. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak atau berita yang tidak jelas sumbernya."

    Quick count adalah metode prediksi ilmiah dengan menggunakan data sampel dari TPS tertentu. Meski sering akurat, quick count tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan hasil Pilkada. KPU menekankan bahwa penghitungan manual melalui proses rekapitulasi berjenjang adalah satu-satunya sumber sah yang menentukan hasil pemilu.

    "Proses penghitungan manual dilakukan secara terbuka, diawasi langsung oleh saksi, masyarakat, dan lembaga pengawas. Ini memberikan legitimasi dan transparansi terhadap hasil yang diumumkan," tambah Chaidir. 

    Dalam situasi krusial seperti Pilkada, hoaks sering kali digunakan untuk membingungkan masyarakat atau bahkan menciptakan ketegangan. Salah satu bentuk hoaks yang kerap muncul adalah klaim bahwa quick count adalah hasil resmi. Ketua Bawaslu Kotawaringin Barat, Antonius, S.P., mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilah informasi, terutama yang beredar di media sosial.

    "Jangan langsung percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi seperti KPU atau media terpercaya. Verifikasi dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Jika tidak, itu hanya akan memperkeruh suasana dan mengancam kestabilan demokrasi kita," Ungkap Antonius. 

    Selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga diharapkan aktif mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan publik dapat membantu memastikan bahwa setiap tahap penghitungan suara dilakukan dengan transparan dan akurat.

    "Masyarakat harus tetap tenang dan sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Proses manual memang memerlukan waktu, tetapi ini adalah cara terbaik untuk menjamin akurasi dan keadilan," tambah Chaidir. 

    KPU juga menyampaikan pesan kepada generasi muda yang aktif di media sosial agar menggunakan platform digital dengan bijak. Jangan hanya menjadi konsumen informasi, tetapi jadilah penyebar fakta dan edukasi yang mendukung demokrasi.

    "Hoaks adalah musuh bersama. Generasi muda harus memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Pilkada adalah masa depan kita bersama, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya," Imbuh Chaidir.

    Pilkada adalah momentum penting untuk menentukan masa depan daerah. KPU mengajak seluruh masyarakat Kotawaringin Barat untuk mendukung proses yang bersih, jujur, dan adil.

    "Jangan tergesa-gesa menarik kesimpulan dari hasil quick count. Tunggu hingga KPU menyelesaikan rekapitulasi manual dan mengumumkan hasil resmi. Demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita lawan hoaks dan klaim sepihak dengan fakta," tegas Antonius.

    Hasil Pilkada yang sah hanya ditentukan melalui penghitungan manual dan rekapitulasi yang dilakukan KPU. Quick count hanya alat bantu untuk memberikan gambaran awal, bukan keputusan akhir. Mari bersama-sama melawan hoaks, menjaga integritas Pilkada, dan mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel di Kotawaringin Barat.

    “Pilkada adalah harapan masa depan. Mari kita jaga prosesnya dengan bijaksana, demi terwujudnya pemerintahan yang benar-benar berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” pungkas Chaidir penuh optimisme.

( SUBAN )