“ KETUA BPC APAKSINDO KOBAR SOROTI DUGAAN MONOPOLI PROYEK : APAKAH PEMERATAAN PEMBANGUNAN HANYA SEBUAH SLOGAN? ”

TARGET OPERASI - Kotawaringin Barat :

    Dunia konstruksi di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali diguncang isu serius. Suara keras kini datang dari Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (Apaksindo) Kobar, Kistolani yang melontarkan kritik tajam terhadap dugaan ketidakadilan dalam pembagian paket proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Kistolani mempertanyakan mengenai distribusi proyek yang dinilai timpang dan berpotensi menguntungkan segelintir pihak saja. 

    Dalam wawancara langsung bersama awak media Target Operasi, pada Kamis (28/08/2025), Kistolani mengungkap pihaknya menerima adanya laporan yang sangat mengejutkan. Kistolani menjelaskan Bahwa satu kontraktor rekanan diduga menggarap hingga puluhan paket proyek dalam satu tahun anggaran. Angka yang beredar pun mencengangkan, disebut-sebut antara 16 hingga 70 paket proyek jatuh ke tangan satu pihak. “Kami tidak sedang mengada-ada, tapi menanyakan logika dan prosesnya. Bagaimana mungkin satu kontraktor bisa memperoleh proyek sebanyak itu, sementara banyak kontraktor lokal lainnya hanya menonton dari luar pagar?” tegas Kistolani.

    Apaksindo Kobar secara resmi sudah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Mulyadin, S.H. Tujuannya jelas: transparansi dalam mekanisme lelang maupun penunjukan langsung yang selama ini masih diselimuti tanda tanya besar.

    Menurut Kistolani, praktik semacam ini jika benar adanya, bukan hanya melukai rasa keadilan tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Ia menilai adanya resiko monopoli terselubung yang pada akhirnya bisa mematikan potensi kontraktor lain. Hal itu bukan hanya merusak persaingan sehat, tapi juga mengkhianati semangat pemerataan pembangunan yang selalu digaungkan oleh pemerintah Kobar. “Kalau terus begini, pembangunan hanya jadi milik sekelompok orang. Padahal kontraktor lokal lain juga punya hak, punya kemampuan, dan ingin berkontribusi membangun daerah. Pemerataan itu bukan sekadar jargon. Kalau satu pihak terus dimanjakan, sementara yang lain terpinggirkan, bagaimana dunia usaha lokal bisa tumbuh? Kobar butuh persaingan sehat, bukan dominasi segelintir pemain," ungkapnya dengan nada kritis.

    Apaksindo Kobar menegaskan posisinya sebagai garda terdepan untuk mengawal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik monopoli terselubung. Organisasi ini mengingatkan, pembangunan daerah seharusnya menjadi ruang bersama, bukan ladang eksklusif untuk segelintir pengusaha ‘beruntung’.

    Kistolani juga mengimbau kepada seluruh anggota asosiasi untuk tetap solid dan aktif melakukan pemantauan di lapangan. Menurutnya, diam bukan pilihan ketika ketidakadilan terjadi di depan mata.

    Kritik keras Apaksindo ini seakan menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan, terutama di lingkaran eksekutif dan legislatif. Jika distribusi proyek benar dibiarkan timpang, maka mimpi besar pembangunan berkeadilan di Kotawaringin Barat hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna. Publik kini menunggu langkah nyata: apakah DPRD dan Pemerintah daerah berani menjawab pertanyaan dengan transparansi, data, dan keberanian memperbaiki sistem atau justru membiarkan kecurigaan monopoli proyek kian menguat.

( TIM TO )