" PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN GELAR SIDANG PERDANA  PEMALSUAN IJAZAH KADES AMIN JAYA : TERDAKWA TERLIHAT PASRAH DAN SIDANG MOLOR HINGGA 3 JAM " 

TARGET OPERASI - Kotawaringin Barat :

    Sidang pertama kasus dugaan pemalsuan surat ijazah yang melibatkan Kepala Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB, akhirnya baru digelar pada pukul 12.00 WIB di Ruang Sidang Cakra, Jalan Sutan Syahrir No.16, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan.

    Terdakwa, Sri Wahyuni binti Muksin, yang merupakan kepala desa aktif, terlihat pasrah tanpa didampingi kuasa hukum selama proses persidangan. Pada sidang perdana ini, yang berlangsung selama 30 menit, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ikha Tina, S.H., M.Hum., serta Hakim Anggota Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., dan Firmansyah, S.H., M.H., fokus pada pemeriksaan identitas terdakwa serta pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

    Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 352/Pid.B/2024/PN Pbu, dengan jaksa penuntut umum terdiri dari Ari Andhika Thomas, S.H., Maudyna Setyo Wardhani, S.H., dan Budi Murwanto, S.H. Jaksa penuntut umum memaparkan dakwaan bahwa Sri Wahyuni diduga melakukan pemalsuan ijazah saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, sebuah langkah yang dituding sebagai tindakan kriminal yang serius.

    Saat pemeriksaan identitas, terdakwa hanya mengajukan koreksi terkait tahun lahirnya, sementara untuk keseluruhan dakwaan terdakwa mendengarkan tanpa memberikan perlawanan berarti. Persidangan kali ini berjalan cepat, dengan agenda yang hanya memakan waktu sekitar setengah jam.

    Sidang lanjutan untuk kasus ini akan digelar pada Selasa, 05 November 2024, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Kasus ini menjadi sorotan warga, karena Sri Wahyuni merupakan pejabat publik yang diharapkan menjunjung tinggi integritas. Sidang ini pun diharapkan menguak lebih banyak fakta, mengingat kasus pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa.

( SUBAN / IMAM )