" TIM ADVOKASI GERBANG DAYAK KOBAR TEMPUH LANGKAH RESMI! SURAT AUDIENSI DILAYANGKAN, STATUS LAHAN EKS KEBUN SINGKONG DI SUNGAI MELAWEN JADI AGENDA KLARIFIKASI "

TARGET OPERASI - Kotawaringin Barat:

     Persoalan pertanahan yang menyangkut klaim lahan seluas kurang lebih 117 hektare di wilayah Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mulai memasuki tahapan koordinasi kelembagaan. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Barisan Antang Dayak (GERBANG DAYAK) Kabupaten Kotawaringin Barat mengambil langkah resmi dengan menyampaikan permohonan audiensi kepada Pemerintah Desa Sungai Melawen guna mendorong kejelasan riwayat, status, dan administrasi lahan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari keseriusan organisasi dalam mengawal persoalan masyarakat melalui mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pendekatan hukum yang terukur.

     Setelah melakukan silaturahmi dan koordinasi awal pada Senin (02/11/2026), Tim Advokasi DPC Gerbang Dayak Kobar melanjutkan langkah administratif dengan menyampaikan surat resmi permohonan audiensi dan koordinasi kepada Pemerintah Desa Sungai Melawen pada Selasa (03/11/2026). Objek yang menjadi perhatian tersebut merupakan lahan seluas kurang lebih 117 hektare yang berlokasi di Jalan Poros Ahmad Yani, jalur Pangkalan Bun–Sampit, tepatnya pada kawasan eks kebun singkong yang secara administratif saat ini berada dalam wilayah Desa Sungai Melawen.

     Berdasarkan keterangan pihak keluarga, lahan tersebut diklaim sebagai bagian dari peninggalan almarhum Subatdi bin Asmo Watijan. Dalam proses pengawalan persoalan ini, pihak keluarga melalui anak almarhum, Dedy Waluyo, telah memberikan kuasa pendampingan kepada Tim Advokasi DPC Gerbang Dayak Kobar untuk membantu mengawal kepentingan hukum ahli waris.

     Penyampaian surat permohonan audiensi tersebut diwakili oleh H. Ulama Dahlan selaku Wakil Penasihat DPC Gerbang Dayak Kobar, bersama Subandrio dan Fitri Boga Artanti dari unsur Hubungan Masyarakat (Humas). Surat bernomor 019/PM.AUD-KRD/DPC-GBAD/KOBAR/XI/2026 tersebut secara resmi memuat permohonan agar Pemerintah Desa Sungai Melawen dapat memfasilitasi pertemuan guna membahas dan mengklarifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan objek lahan dimaksud. Fokus koordinasi meliputi penelusuran riwayat lahan, informasi administrasi pertanahan, keterangan mengenai status wilayah, serta kemungkinan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai kewenangan masing-masing pihak.

     Bagi DPC Gerbang Dayak Kobar, persoalan pertanahan membutuhkan penanganan yang cermat dan tidak cukup hanya mengandalkan keterangan sepihak. Diperlukan keterbukaan informasi, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan. Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Desa Sungai Melawen diharapkan dapat memberikan informasi dan keterangan berdasarkan data administrasi yang tersedia, sekaligus membuka ruang komunikasi agar persoalan dapat dibahas secara objektif. Setidaknya terdapat empat agenda utama yang menjadi perhatian Tim Advokasi Gerbang Dayak kobar, yakni:

1. Melakukan koordinasi dan klarifikasi awal mengenai riwayat serta status lahan.

2. Menggali informasi dan menelusuri dokumen administrasi pertanahan yang relevan.

3. Membuka ruang komunikasi dan musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan.

4. Mendorong pembahasan langkah penyelesaian yang proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

     Tidak berhenti pada penyampaian surat kepada pemerintah desa, Tim Advokasi Gerbang Dayak Kobar juga mengirimkan tembusan kepada sejumlah unsur pemerintahan, aparat keamanan, lembaga adat, serta pimpinan organisasi di tingkat daerah maupun provinsi. Pihak-pihak yang menerima tembusan tersebut meliputi Bupati Kotawaringin Barat, Kapolres Kotawaringin Barat, Dandim 1014/Pangkalan Bun, Ketua Harian DAD Kobar, Camat Pangkalan Lada, Kapolsek Pangkalan Lada, Danramil 1014-05/Pangkalan Banteng, Ketua Umum DPP Gerbang Dayak Pusat, Ketua DPD Gerbang Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, serta arsip DPC Gerbang Dayak Kobar. Penyampaian tembusan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan dan koordinasi kelembagaan agar perkembangan persoalan dapat diketahui oleh unsur-unsur terkait sesuai kapasitas, fungsi, dan kewenangannya. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa organisasi berupaya membangun komunikasi secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga penanganan persoalan tidak berkembang di luar koridor koordinasi yang semestinya.

     Dalam mengawal persoalan tersebut, DPC Gerbang Dayak Kobar menempatkan pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan musyawarah sebagai langkah awal yang diutamakan. Namun, semangat menjaga hubungan baik dan kondusivitas masyarakat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak hukum setiap pihak. Karena itu, penentuan status dan kepemilikan lahan tidak boleh didasarkan pada asumsi maupun klaim sepihak. Seluruh keterangan perlu diuji melalui dokumen kepemilikan atau penguasaan, riwayat perolehan tanah, data administrasi pertanahan, serta bukti-bukti lain yang memiliki relevansi hukum. 

     Tim Advokasi DPC Gerbang Dayak Kobar juga memandang bahwa koordinasi sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman, meminimalkan potensi perselisihan, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Sungai Melawen diharapkan dapat memberikan respons terhadap permohonan audiensi tersebut sehingga para pihak memiliki kesempatan untuk duduk bersama, menyampaikan keterangan, dan mencari titik terang berdasarkan fakta serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim Advokasi Gerbang Dayak Kobar menyatakan kesiapannya menghadiri pertemuan dengan membawa dokumen pendukung yang relevan sebagai bahan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut.

     Langkah yang ditempuh DPC Gerbang Dayak Kobar ini menegaskan bahwa pendampingan masyarakat tidak semata-mata diwujudkan melalui pernyataan sikap, tetapi juga melalui tindakan administratif, komunikasi kelembagaan, dan upaya mencari penyelesaian yang memiliki landasan hukum. Organisasi berharap setiap persoalan masyarakat mendapatkan ruang penanganan yang semestinya, tanpa mengabaikan hak pihak lain maupun prinsip keadilan. Kini, tahapan selanjutnya berada pada ruang koordinasi bersama Pemerintah Desa Sungai Melawen dan pihak-pihak terkait. Respons serta keterbukaan informasi dari unsur pemerintahan setempat diharapkan menjadi pintu awal untuk mengurai persoalan lahan tersebut secara lebih terang.

     Bagi DPC Gerbang Dayak Kobar, pendampingan masyarakat bukan sekadar hadir ketika persoalan muncul. Lebih dari itu, organisasi berkomitmen mengawal setiap aspirasi, mendorong kejelasan, memperjuangkan penyelesaian yang bertanggung jawab, serta memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum. Hadir bukan untuk memperkeruh persoalan, melainkan untuk membuka jalan penyelesaian. Tegas dalam mengawal kepentingan masyarakat, bijak dalam membangun komunikasi, dan konsisten menjunjung tinggi kepastian hukum.

( TIM TO )