" SRI WAHYUNI DALAM PUSARAN HUKUM : KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT PERKUAT DAKWAAN DENGAN HADIRKAN TIGA SAKSI KUNCI " 

TARGET OPERASI - Kotawaringin Barat :

    Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Desa Amin Jaya, Sri Wahyuni terus bergulir dengan intensitas yang kian tinggi. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Andhika Thomas,S.H kembali menghadirkan perkembangan krusial dalam persidangan terbaru yang dilaksanakan pada Selasa lalu (05/11/2024). Tiga saksi utama dihadirkan dalam sidang ini untuk memperkuat dakwaan dan mengungkap kebenaran di balik kasus yang mengguncang publik Kabupaten Kotawaringin Barat. 

    Dalam sidang terbaru ini, JPU Ari Andhika Thomas, S.H menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah membacakan surat dakwaan dan mendengarkan kesaksian dari tiga saksi utama. Ketiga saksi ini, menurut Thomas, memberikan keterangan yang semakin memperkuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan oleh Sri Wahyuni untuk maju sebagai calon Kepala Desa Amin Jaya diduga bukan miliknya. “ Dalam persidangan ini, kami memanggil saksi untuk memaparkan keterangan mereka dengan rinci, dan hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ijazah yang digunakan dengan data pribadi terdakwa, ” ungkap Thomas.

    Sidang berikutnya direncanakan menghadirkan saksi tambahan, termasuk seorang ahli, yang diharapkan mampu memberikan analisis lebih dalam mengenai aspek administratif dan hukum yang dilanggar dalam dugaan penggunaan ijazah palsu ini. Kejaksaan juga menjanjikan bukti yang semakin memperkuat dakwaan mereka agar kasus ini dapat diadili dengan seadil-adilnya.

    Kesaksian mengejutkan datang dari Sri Mulyati, seorang saksi yang dianggap sebagai elemen kunci dalam kasus ini. Sri Mulyati mengungkapkan bahwa Sri Wahyuni pernah datang ke rumahnya untuk meminjam ijazahnya. Menurut Sri Mulyati, saat itu terdakwa mengaku hanya ingin menggunakan ijazah tersebut sebagai contoh karena kebetulan ijazahnya masih terselip. Namun, Sri Mulyati mengaku tidak tahu bahwa ijazah tersebut digunakan untuk keperluan pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya.

    “Dia datang ke rumah saya, bilangnya hanya untuk contoh, karena katanya ijazahnya belum ditemukan. Saya tidak menyangka akan digunakan untuk urusan resmi pencalonan,” ungkap Sri Mulyati dalam persidangan, yang langsung menarik perhatian hadirin di ruang sidang. 

    Jaksa Penuntut Umum Ari Andhika Thomas menegaskan bahwa fokus kejaksaan tetap pada substansi hukum. “Kami tidak akan terpengaruh oleh argumen di luar pokok dakwaan. Tugas kami adalah memastikan bahwa fakta yang ada benar-benar mendukung dakwaan, dan sejauh ini kami optimis dengan bukti yang telah kami kumpulkan,” ujar Thomas, penuh keyakinan.

    Saat ini, Sri Wahyuni menjalani status tahanan kota, sebuah keputusan yang diberikan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku. Kejaksaan menghormati sepenuhnya keputusan ini, meski Thomas menyatakan harapan agar status tersebut tidak mempengaruhi objektivitas persidangan. “Kami menghormati sepenuhnya keputusan majelis hakim terkait status tahanan kota. Bagi kami, status apapun tidak akan mengurangi komitmen kami untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya,” jelas Thomas.

    Kasus ini telah menjadi sorotan di masyarakat Kotawaringin Barat, yang kini semakin berharap bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan adil. Proses persidangan ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian bagi Sri Wahyuni, tetapi juga ujian terhadap integritas hukum di Kotawaringin Barat. Dukungan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat menunjukkan harapan besar agar hukum benar-benar ditegakkan, tanpa ada pengaruh di luar jalur hukum yang bisa memengaruhi hasil persidangan. 

    Sidang berikutnya dijadwalkan menghadirkan saksi ahli yang akan memberikan perspektif lebih mendalam mengenai dugaan pelanggaran administratif dan hukum oleh terdakwa. Saksi ahli ini diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif tentang aspek legal dan teknis yang diduga dilanggar dalam penggunaan ijazah palsu tersebut.

    Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat menyatakan bahwa objektivitas dan keadilan adalah prioritas utama dalam kasus ini. JPU Ari Andhika Thomas, S.H mengungkapkan harapannya agar kasus ini selesai tanpa kendala yang mengganggu proses hukum, dan setiap fakta hukum dapat disajikan secara adil di hadapan majelis hakim. “Jika nanti terbukti ada pelanggaran, terdakwa harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Thomas optimis.

    Kasus ini bukan hanya tentang pembuktian individu, tetapi juga tentang menjaga integritas pemerintah desa serta kepercayaan publik terhadap para pemimpinnya. Masyarakat Kotawaringin Barat berharap bahwa kasus ini akan menjadi preseden bagi penegakan hukum yang tegas di wilayah tersebut. Mereka menanti hasil akhir dengan penuh perhatian, yakin bahwa setiap kebenaran pada akhirnya akan terungkap di pengadilan.

    Dengan intensitas yang terus meningkat dan perhatian yang besar dari masyarakat, sidang kasus ini diharapkan menjadi titik terang bagi penegakan hukum yang objektif dan adil di Kotawaringin Barat.

( SUBAN )